Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia, di mana kekacauan dan kekerasan menyelimuti situasi politik pada saat itu.
Dalam peristiwa G30S/PKI, terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat serius.
Pelanggaran ini terutama terkait dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat.
Tindakan ini melanggar hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pembunuhan para jenderal dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup seseorang, yang dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Tindakan brutal ini menjadi salah satu alasan kuat untuk penindakan lebih lanjut terhadap PKI dan ideologi komunisme di Indonesia.
Peristiwa G30S/PKI memberikan dampak besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Setelah peristiwa ini, terjadi gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut pembubaran PKI.
Masyarakat secara tegas menolak ideologi komunis yang dianggap merusak persatuan bangsa.
Tragedi G30S/PKI menyebabkan pamor politik Soekarno menurun drastis.
Banyak pihak menganggap Soekarno terlalu lembek dalam menindak PKI, sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
Baca Juga: Lengkap! Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 8 Kurikulum Merdeka
Letnan Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), berperan penting dalam memulihkan stabilitas negara.
BERITA POPULER: Kondisi Lolly Anak Nikita Mirzani Membaik hingga Vadel Badjideh Sakit Pas Mau Diperiksa Polisi
Penulis | : | Aullia Rachma Puteri |
Editor | : | Aullia Rachma Puteri |
KOMENTAR